Rangkuman Terkait
- Pandangan Umum Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dan Isu-isu Aktual – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023 - Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Haji Tahun 2023 dan Persiapan Haji Tahun 2024 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan Rencana Strategis Tahun 2022-2027, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Tanggal Rapat: 1 Apr 2024, Ditulis Tanggal: 1 May 2024,Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)→Letjen TNI Suharyanto
Pada 1 April 2024, Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Ace Hasan dari Fraksi Golkar dapil Jawa Barat 2 pada pukul 15.00 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) → Letjen TNI Suharyanto
- Bencana Indonesia 2023
- Total bencana 5.400
- Karhutla 2.051
- Cuaca ekstrim 1.261
- Banjir 1.255
- Tanah longsor 591
- Kekeringan 174
- Gelombang pasang dan abrasi 33
- Gempa bumi 31
- Erupsi gunung api 4
- Dampak bencana alam periode 1 Jan - 31 Des 2023
- 275 Meninggal Dunia
- 33 Hilang
- 8.491.288 menderita dan mengungsi
- 5.795 luka-luka
- 47.225 rumah rusak
- Total bencana 5.400
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023
- Dipa Awal Rp1.036.186.769.000
- Program Dukungan Manajemen Rp318.426.513.000
- Program Ketahanan Bencana Rp717.760.256.000
- Pagu Anggaran Rp5.481.143.903.000
- Program Dukungan Manajemen Rp299.441.660.000
- Program Ketahanan Bencana Rp5.181.702.243.000
- Realisasi Anggaran 2023 sebesar 99,16%
- Program Dukungan Manajemen 98,30%
- Program Ketahanan Bencana 99,34%
- Bantuan Dana Siap Pakai Rp4.718.880.689.000
- Selama Tahun 2023 penggunaan DSP digunakan untuk Bantuan Stimulan Rumah, Penanganan Bencana Alam & Non-Alam, Bantuan Kemanusiaan ke Luar Negeri, pelaksanaan TMC serta pelunasan tunggakan-tunggakan.
Penggunaan DSP selama Tahun 2023 di dominasi dalam penanganan bencana Hidrometeorologi (60,92%) seperti penanganan Karhutla dan bantuan Stimulan Rumah Rusak.
- Selama Tahun 2023 penggunaan DSP digunakan untuk Bantuan Stimulan Rumah, Penanganan Bencana Alam & Non-Alam, Bantuan Kemanusiaan ke Luar Negeri, pelaksanaan TMC serta pelunasan tunggakan-tunggakan.
- Penanganan Bencana Masif Tahun 2023
- Relokasi rumah warga di Desa Pangkalan sebanyak 100 unit oleh Kementerian PUPR
- Selain relokasi rumah warga, diberikan dukungan logistik kebutuhan dasar dan dukungan operasional DSP sebesar Rp1,45 M
- Relokasi rumah terdampak longsor di Pamoyanan, Kota Bogor sebanyak 38 unit
- 2 unit tahap finishing
- 36 unit dalam tahap proses pembangunan
- Dukungan DSP BNPB untuk pembangunan gudang logistik di Kab. Puncak sebesar Rp58.499.037.520
- Relokasi rumah warga di Desa Pangkalan sebanyak 100 unit oleh Kementerian PUPR
- Penanganan Karhutla Tahun 2023
- BNPB telah melakukan antisipasi lebih dini untuk mitigasi karhutla tahun 2023 dengan langkah-langkah :
- Pendampingan melekat sejak penetapan status siaga/darurat
- Rapat koordinasi rutin bersama forkopimda di 6 provinsi prioritas penanganan Karhutla
- Pemberian bantuan logistik dan peralatan pemadaman darat berupa pompa, nozel, selang, motor trail pemadam, set APD, dan alkom
- Dukungan DSP untuk memaksimalkan mitigasi karhutla
Deploy 35 helikopter patroli dan water-bombing untuk pemadaman udara
- BNPB telah melakukan antisipasi lebih dini untuk mitigasi karhutla tahun 2023 dengan langkah-langkah :
- Penanganan Karhutla di 6 provinsi prioritas tahun 2023 lebih baik dibandingkan Fase El-Nino tahun 2015 dan 2019 (dampak luas lahan terbakar menurun).
- Kebakaran lainnya yang berdampak selain kebakaran hutan dan lahan
- 52 unit kapal terbakar di Pelabuhan Jongor
- Kebakaran 5 kawasan gunung
- Kebakaran 7 TPA
- Pasca Gempa Cianjur 2022
- 60.262 unit selesai diperbaiki dan dibangun
- Total kebutuhan anggaran untuk untuk Bantuan Stimulan Rumah bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Kab. Cianjur Tahap IV sebesar Rp818.520.000.000
- Bantuan Kemanusiaan ke Luar Negeri
- Selama Tahun 2023, Pemerintah Indonesia melalui BNPB telah membantu dan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke 5 negara terdampak bencana, yaitu Turki, Suriah, Vanuatu, Myanmar, dan Libya.
- Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp117,41 M.
- Dipa Awal Rp1.036.186.769.000
- Isu-Isu Aktual Penanggulangan Bencana
- Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan pusat dan daerah
- Strategi : finalisasi Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2025-2029 dan menetapkannya menjadi Peraturan Kepala BNPB ke RPJMN 2025-2029 dan RPJMD 2025-2029; Indeks Risiko Bencana dan IKD sebagai landasan pembangunan 20 tahun mendatang.
- Sinergitas pelibatan multipihak (pentahelix) khususnya dalam pencegahan perlu lebih dioptimalkan dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia
- Strategi : meningkatkan kerjasama melalui penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama; pembagian wilayah kerja dan sumber daya berdasarkan kebutuhan daerah; identifikasi dan pemetaan kapasitas multipihak.
- Perlu adanya sinkronisasi regulasi terkait pembiayaan pada saat penanganan darurat bencana
- Strategi : melakukan revisi PP 21/2008 dan PP 22/2008 yang menjadi dasar hukum revisi PP 12/2019 untuk penggunaan BTY pada fase siaga, tanggap, dan transisi darurat ke pemulihan.
- Belum terbitnya PMK hibah 2024 sehingga usulan hibah RR 68 daerah belum terealisasi
- Strategi : Kemenko PMK akan menyurati Menteri Keuangan agar PMK segera ditetapkan dan hibah RR akan disalurkan di 2024.
- Anggaran untuk pengadaan logistik dan peralatan yang terus menerus sehingga banyak permintaan daerah yang tidak terpenuhi
- Strategi : mengajukan tambahan anggaran ke Kemenkeu untuk logistik dan peralatan tiap tahunnya; menggunakan DSP untuk pemenuhan logistik dan peralatan disaat darurat.
- Kepala BPBD Provinsi/Kab/Kota dan pimpinan daerah masih banyak yang belum mengikuti Diklat kepemimpinan di bidang PB
- Strategi : mewajibkan Kepala BPBD Provinsi/Kab/Kota mengikuti Diklat kepemimpinan melalui kebijakan Kemendagri.
- Masih minimnya kapasitas Pusdalops Daerah untuk mewujudkan ketangguhan daerah dari ancaman bencana
- Strategi : Akan dibangun peningkatan kapasitas di 34 prov dan 30 kab/kota prioritas
- Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan pusat dan daerah
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pandangan Umum Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dan Isu-isu Aktual – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023 - Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Haji Tahun 2023 dan Persiapan Haji Tahun 2024 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan Rencana Strategis Tahun 2022-2027, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama